PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI INDONESIA

SEJARAH DASAR AKUNTANSI

Menurut para ahli ekonomi, akuntansi ada sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pencatatan keluar masuknya uang, timbulnya hutang - piutang serta transaksi-transaksi lainnya dilakukan orang mula-mula di atas lempengan tanah liat, yang kemudian berkembang dengan menggunakan lontar. Naskah yang menggunakan lontar tersebut berasal dari negara Arab ( Mesir ), pada waktu itu Mesir merupakan Koloni ( Jajahan ) Romawi. Naskah tersebut hingga sekarang masih tersimpan dengan baik, berasal dari Babilonia pada tahun 3600 SM.

Setelah bangsa Romawi menemui kesulitan menggunakan angka-angka mereka sendiri didalam pencatatan akuntansi, maka kemudian mereka menggunakan angka Arab ( angka desimal ), yang pada waktu itu sudah dikenal oleh orang Mesir.

Evolusi akuntansi terjadi bersamaan dengan ditemukannya sistem pembukuan berpasangan ( DOUBLE - ENTRY ) oleh pedagang-pedagang Venesia yang merupakan pedagang yang terkenal dan ulung pada abad itu. Double - Entry merupakan pencatatan seluruh transaksi kedalam dua aspek yaitu " debet dan kredit " yang orientasinya selalu dalam keadaan seimbang.

Pada abad ke 15 tepatnya tahun 1494 akuntansi yang menggunakan angka Arab berkembang di Italia. Buku yang pertama diterbitkan oleh orang Italia tentang akuntansi baru muncul pada akhir abad ke 15, dimana buku ini merupakan hasil karya seorang Venesia yang bernama Luca Pacioli. Buku ini berjudul " SUMMA DE ARITHMATICA, GEOMETRICA PROPORPIONI ET PROPORTIONALITA ". Bagian dari buku tersebut yang membahas tentang akuntansi berjudul " TRACTACUS DE COMPUTIS ET SCRIPTORIA . Buku inilah yang kemudian tersebar di benua Eropa barat dan kemudian dikembangkan kembali oleh para ahli-ahli akuntansi sehingga timbulah beberapa sistem akuntansi dengan tetap mengacu pada metode yang digunakan oleh Luca Pacioli.

Sistem yang berkembang tersebut dinamakan sesuai dengan nama yang mengembangkannya atau nama negaranya masing-masing. Misalnya sistem Belanda ( Sistem Continental ) dan Amerika serikat ( Sistem Anglo Saxon ). Sistem-sistem tersebut kemudian berjalan sesuai dengan perkembangannya. Pada abad sekarang ini sistem yang paling banyak digunakan yaitu sistem Anglo Saxon, hal ini disebabkan karena sistem Anglo Saxon dapat digunakan untuk mencatat berbagai macam transaksi, sedangkan sistem yang lainnya agak sukar untuk digunakan. Hal ini disebakan karena sistem yang lain sering memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi sedangkan dalam sistem Anglo Saxon, pembukuan merupakan bagian dari akuntansi.

Teori dan praktek akuntansi semakin berkembang pada abad ke 20 sejalan dengan perkembangan teknologi. seperti program-program akuntansi komputer yang semakin banyak beredar dipasaran pada saat ini.

PENGERTIAN AKUNTANSI

Beberapa orang mengakui bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis. Tetapi apa sebenarnya akuntansi itu? Seberapa pentingnya akuntansi terhadap bisnis?

Akuntansi adalah suatu prosesmencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Akuntansi berasal dari kata asing accountingyang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis.

Menurut American Accounting Association ( AAA ). Akuntansi itu merupakan :

"...Proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut ".

"...the proceed of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by user of the information ".

FUNGSI AKUNTANSI

Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer / manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.

LAPORAN DASAR AKUNTANSI

Pada dasarnya proses akuntansi akan membuat output laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca pada suatu perusahaan atau organisasi lainnya. Pada suatu laporan akuntansi harus mencantumkan nama perusahaan, nama laporan, dan tanggal penyusunan atau jangka waktu laporan tersebut untuk memudahkan orang lain memahaminya. Laporan dapat bersifat periodik dan ada juga yang bersifat suatu waktu tertentu saja.
Di bawah ini adalah contoh laporan rugi/laba pada perusahaan perdagangan pada umumnya.

Laporan rugi/labaPT. Maju Mundur

Di bawah ini adalah contoh neraca pada perusahaan dagang pada umumnya.

Neraca
PT. Maju Mundur
Per 31 Desember 1999

Rugi/laba digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan, sedangkan neraca mengidentifikasi posisi keuangan perusahaan. Posisi keuangan dalam hal ini adalah posisi harta, hutang, dan modal. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak tertentu yang menyangkut posisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan sehingga bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi/bisnis.

Indonesia, seperti banyak negara lain, perekonomiannya didominasi oleh perusahaan menengah dan kecil yang masih belum terlalu menyadari sepenuhnya kegunaan akuntansi. Secara garis besar, sebuah toko dapat menentukan keadaan keuangannya. Jika menguntungkan, stok barang akan bertambah banyak dan sebaliknya. Tetapi jika ada yang bertanya berapa keuntungan sebenarnya, mereka tidak dapat mengetahuinya.

Keadaan seperti ini banyak sekali dijumpai di mana-mana, tidak hanya di Indonesia Jika memang ada diterapkan suatu sistem akuntansi, biasanya hanyalah untuk sebuah formalitas.
Sebenarnya, apakah bisnis semacam ini membutuhkan akuntansi? Jawabannya sebenarnya adalah tidak selalu. Tergantung dari cost dan benefitnya. Secara garis besar, kegunaan akuntansi adalah:


- pemilik dapat melihat keuntungan perusahaan secara pasti
- pengontrolan biaya yang lebih mudah
- pemantauan aset-aset perusahaan
- likwiditas dan solvabilitas yang pasti
- prediksi keuangan

ekonomi indonesia tumbuh 6 persen

Perekonomian Indonesia diprediksi tumbuh sekitar 6 persen pada 2010, lalu mencapai sekitar 7 persen pada tahun-tahun berikutnya, kata CEO Oxford Economics Adrian Cooper dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (4/6/2010).

"Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi sejumlah negara, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat sangat mengesankan," kata Adrian dalam lokakarya ekonomi yang dihadiri, antara lain, oleh para pakar dari Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Oxford Economics, sebuah think-tank yang merupakan afiliasi dari Oxford University, Inggris.

Adrian menyatakan, kendati Eropa saat ini sedang mengalami kendala yang cukup serius, dia yakin bahwa kondisi terburuk sebenarnya sudah lewat dan perbaikan ekonomi sedang terjadi.

"Krisis Yunani hanya akan memperlambat proses recovery yang saat ini sedang berlangsung di kawasan Eropa," katanya seraya menambahkan krisis Yunani tersebut tidak akan terlalu berpengaruh, terutama diakibatkan begitu kuatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia.

Kendati begitu, menurut Oxford Economics, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju hingga 2011 belum akan melampaui pertumbuhan sebelum krisis ekonomi 2008.

Sebelum lokakarya di kampus pascasarjana Universitas Paramadina di Jakarta, Kamis (3/6/2010), PPPI dan Oxford Economics menandatangani nota kesepahaman (MOU) kerja sama guna menyusun berbagai rekomendasi kebijakan publik bagi Pemerintah Indonesia, serta melakukan berbagai riset bersama dan pertukaran ahli.

Managing Director PPPI Wijayanto menyampaikan bahwa tantangan utama negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah bagaimana menyusun kebijakan publik yang mampu mengoptimalkan potensi bangsa.

Terlepas dari berbagai disharmoni kebijakan publik yang ada, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5-6 persen per tahun. Ketika aspek kebijakan dan pelaksanaannya diperbaiki, pertumbuhan mendekati dua digit bukanlah hal yang mustahil, kata Wijayanto.

"Yang menjadi tantangan adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mengingat peran komoditas yang berasal dari sumber daya alam yang cukup dominan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir," katanya.

Paralel dengan kedua pakar ekonomi tersebut, ekonom senior Bank Dunia, Sjamsu Rahardja, menyatakan bahwa pascakrisis finansial global dan di tengah ancaman ketidakstabilan perekonomian dunia akibat krisis fiskal di Eropa, perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren penguatan yang solid.

"Namun, perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan reformasi institusi harus dipercepat untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja," kata Sjamsu yang juga dosen program pascasarjana Paramadina dan salah satu pendiri PPPI.

Ekonomi Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Ekonomi Indonesia
Mata uang	Rupiah
Tahun fiskal	Tahun kalender
Organisasi perdagangan	APEC, ASEAN, WTO
Statistik [1]
Peringkat PDB	ke-15
PDB	$863,6 milyar (2005)
Pertumbuhan PDB	4,8% (2004)
PDB per kapita	$3.200 (2004)
PDB berdasarkan sektor	pertanian (16.6%), industri (43.6%), jasa (39.9%) (2004)
Inflasi	6.6% (2004)
Pop di bawah garis kemiskinan	8.% (1998)
Tenaga kerja	105,7 juta (2004)
Tenaga kerja berdasarkan pekerjaan	produksi 46%, pertanian 16%, jasa 39% (1999)
Pengangguran	8.7% (2004)
Industri utama	minyak bumi dan gas alam; tekstil, perlengkapan, dan sepatu; pertambangan, semen, pupuk kimia, plywood; karet; makanan; pariwisata
Perdagangan Internasional[2]
Ekspor	$113,99 milyar (2007)
Komoditi utama	minyak dan gas, plywood, tekstil, karet
Mitra dagang	Jepang 22,3%, Amerika Serikat 12,1%, Singapura 8,9%, Korea Selatan 7,1%, Cina 6.2% (2003)
Impor	$74,40 milyar (2007)
Komoditi utama	mesin dan peralatan; kimia, bahan bakar, makanan
Mitra dagang	Jepang 13%, Singapura 12,8%, Cina 9,1%, Amerika Serikat 8,3%, Thailand 5,2%, Australia 5,1%, Korea Selatan 4,7%, Arab Saudi 4,6% (2003)
Keuangan publik [3]
Utang pemerintah	$454.3 milyar (56.2% dari GDP)
Pendapatan	$40.91 milyar (2004)
Belanja	$44,95 milyar (2004)
Bantuan ekonomi	$43 milyar dari IMF (1997–2000)
Sunting

Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.

Latar belakang

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.
Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.
Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.

Kajian Pengeluaran Publik

Sejak krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.
Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.
Keputusan tersebut memberikan US$10 milyar [4] tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 milyar [5] telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 milyar [6] ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.
Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 milyar [7] dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total.
Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen [8] dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen [9] dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen [10] dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001[11] - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB [12]. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB [13]. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 [14], menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.